Jakarta, 2 Mei 2026 – Isu hak atas lingkungan hidup yang sehat serta perlindungan terhadap pembela hak asasi manusia (HAM) menjadi perhatian penting di tengah meningkatnya krisis iklim global.
Berbagai pihak menilai bahwa dampak perubahan iklim tidak hanya menyangkut kerusakan lingkungan, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap hak dasar manusia, seperti akses terhadap air bersih, udara sehat, dan kehidupan yang layak.
Selain itu, pembela HAM yang aktif menyuarakan isu lingkungan dinilai semakin rentan menghadapi tekanan, baik dalam bentuk intimidasi maupun kriminalisasi. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran terkait perlindungan terhadap mereka yang memperjuangkan keberlanjutan lingkungan.
“Perlindungan terhadap pembela lingkungan harus diperkuat, karena mereka berada di garis depan dalam menjaga keberlanjutan,” ujar seorang pengamat HAM.
Di sisi lain, pemerintah didorong untuk memastikan kebijakan yang diambil tetap berpihak pada perlindungan lingkungan dan masyarakat, terutama di tengah meningkatnya aktivitas industri dan pembangunan.
Pengamat lingkungan menilai bahwa pendekatan berbasis hak asasi manusia penting dalam menghadapi krisis iklim. Hal ini bertujuan agar kebijakan yang diambil tidak hanya fokus pada aspek ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan.
Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta dinilai menjadi kunci dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan.
Krisis iklim yang semakin nyata menuntut adanya langkah konkret dan komitmen bersama untuk menjaga lingkungan hidup.
Dengan memperkuat perlindungan terhadap pembela HAM dan memastikan hak atas lingkungan yang sehat, diharapkan upaya penanganan krisis iklim dapat berjalan lebih efektif dan berkeadilan.