Jakarta, 10 Oktober 2026 – Presiden Prabowo Subianto meminta percepatan pembangunan 100 Kampung Nelayan Merah Putih yang tengah disiapkan pemerintah di berbagai wilayah Indonesia. Program tersebut ditargetkan rampung dan mulai beroperasi pada akhir 2026 sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Arahan tersebut disampaikan ketika Presiden menerima Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono bersama Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf. Pertemuan berlangsung di kediaman Presiden di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (9/10/2026). Pemerintah ingin memastikan pembangunan infrastruktur perikanan dapat segera memberikan manfaat nyata bagi masyarakat nelayan.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa Presiden meminta laporan perkembangan pembangunan 100 Kampung Nelayan yang sedang dipersiapkan. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah membahas kesiapan berbagai fasilitas pendukung yang akan digunakan masyarakat pesisir. Presiden menekankan pentingnya penyelesaian pembangunan sesuai target agar fasilitas dapat dimanfaatkan sebelum pergantian tahun. Program Kampung Nelayan Merah Putih dirancang untuk memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari sektor kelautan dan perikanan. Kehadiran infrastruktur yang memadai diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sekaligus memperbaiki sistem distribusi hasil tangkapan.
Sebanyak 100 Kampung Nelayan yang menjadi prioritas akan dilengkapi sejumlah fasilitas utama untuk mendukung kegiatan perikanan. Infrastruktur tersebut mencakup dermaga, pabrik es, fasilitas penyimpanan dingin atau cold storage, serta pasar untuk memperlancar perdagangan hasil laut. Dermaga disiapkan sebagai tempat bersandar kapal sekaligus mendukung aktivitas bongkar muat hasil tangkapan. Sementara itu, pabrik es dan fasilitas penyimpanan dingin berfungsi menjaga kesegaran ikan sebelum dipasarkan. Penyediaan sarana tersebut menjadi bagian penting dalam mengurangi risiko penurunan kualitas hasil tangkapan nelayan.
Keberadaan fasilitas penyimpanan dingin memiliki peran strategis dalam meningkatkan nilai ekonomi produk perikanan. Selama ini, sebagian nelayan menghadapi keterbatasan sarana penyimpanan sehingga hasil tangkapan harus segera dijual setelah kapal kembali ke daratan. Kondisi tersebut dapat membuat posisi tawar nelayan melemah ketika pasokan ikan sedang melimpah. Dengan fasilitas penyimpanan yang memadai, hasil tangkapan berpotensi dipertahankan kualitasnya lebih lama sebelum didistribusikan. Langkah ini diharapkan membantu nelayan memperoleh akses pasar yang lebih baik dan mengurangi kerugian akibat kerusakan produk.
Pemerintah juga menyiapkan fasilitas pasar sebagai bagian dari pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih. Kehadiran pasar di kawasan tersebut diharapkan mempermudah transaksi antara nelayan, pedagang, pengolah ikan, dan pembeli. Integrasi antara tempat pendaratan ikan, penyimpanan, dan pemasaran dapat membantu memperpendek jalur distribusi hasil perikanan. Dengan sistem yang lebih tertata, aktivitas perdagangan berpotensi berlangsung secara lebih efisien. Penguatan rantai ekonomi tersebut menjadi salah satu tujuan utama pemerintah dalam pembangunan kawasan nelayan.
Selain pembangunan fisik, keberhasilan program juga membutuhkan pengelolaan fasilitas yang berkelanjutan. Dermaga, pabrik es, dan penyimpanan dingin memerlukan pemeliharaan serta biaya operasional agar tetap dapat digunakan secara optimal. Keterlibatan masyarakat nelayan dalam pengelolaan menjadi penting untuk memastikan fasilitas sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Pemerintah juga perlu memperhatikan ketersediaan listrik, akses transportasi, dan jaringan pemasaran yang mendukung kegiatan ekonomi kawasan. Tanpa pengelolaan yang baik, pembangunan infrastruktur berisiko belum memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat pesisir.
Program Kampung Nelayan Merah Putih merupakan bagian dari agenda pemerintah untuk memperkuat sektor kelautan dan perikanan nasional. Indonesia memiliki wilayah laut yang luas dengan potensi sumber daya perikanan yang dapat memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian. Namun, pengembangan sektor tersebut masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan infrastruktur, distribusi, dan akses pasar di sejumlah daerah. Pembangunan kampung nelayan diharapkan menjadi salah satu langkah untuk mengatasi persoalan tersebut secara bertahap. Pemerintah juga memiliki sasaran pengembangan kawasan nelayan yang lebih luas, dengan target jangka panjang meningkatkan produktivitas serta kesejahteraan masyarakat pesisir.
Instruksi Presiden Prabowo untuk mempercepat pembangunan 100 Kampung Nelayan menjadi perhatian pemerintah menjelang akhir 2026. Penyelesaian proyek sesuai jadwal diharapkan dapat mempercepat pemanfaatan fasilitas oleh nelayan dan pelaku usaha perikanan. Keberhasilan program nantinya tidak hanya diukur dari jumlah kawasan yang selesai dibangun, tetapi juga dari peningkatan aktivitas ekonomi dan manfaat yang dirasakan masyarakat. Koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan kelompok nelayan diperlukan agar seluruh fasilitas dapat berfungsi secara berkelanjutan. Dengan dukungan infrastruktur yang terintegrasi, Kampung Nelayan Merah Putih diharapkan mampu memperkuat perekonomian pesisir sekaligus meningkatkan daya saing sektor perikanan Indonesia.