Jakarta, 10 November 2026 – Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri menggelar sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap Irjen Ahrie Sonta Nasution pada Selasa (10/11/2026). Sidang tersebut berkaitan dengan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya menyeret sejumlah perwira tinggi kepolisian. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir membenarkan bahwa pemeriksaan etik terhadap Ahrie dilaksanakan sesuai agenda yang telah ditetapkan. Proses tersebut menjadi bagian dari penegakan aturan internal terhadap anggota kepolisian yang diduga melakukan pelanggaran serius. Polri menegaskan bahwa pemeriksaan etik akan dilakukan secara bertahap terhadap para personel yang terlibat dalam perkara tersebut. ANTARA News+1
Johnny Eddizon Isir menjelaskan bahwa Ahrie Sonta menjadi perwira pertama yang menjalani sidang etik dalam rangkaian pemeriksaan kasus tersebut. Pelaksanaan sidang dilakukan oleh Divpropam Polri untuk mendalami dugaan pelanggaran kode etik profesi yang berkaitan dengan tindakan penyadapan tanpa prosedur hukum. Meski telah mengonfirmasi penyelenggaraan sidang, pihak kepolisian belum menjelaskan secara terperinci susunan majelis yang memimpin pemeriksaan. Informasi mengenai kemungkinan sanksi juga belum disampaikan karena proses pemeriksaan masih berlangsung. Kepolisian menyatakan bahwa penanganan terhadap personel lainnya akan mengikuti tahapan yang telah dipersiapkan oleh Divpropam. CNNindonesia+1
Kasus dugaan penyadapan ilegal tersebut sebelumnya ditangani oleh Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri setelah muncul laporan mengenai penggunaan sistem penyadapan tanpa mekanisme yang sah. Dalam perkembangan penyidikan, polisi menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka, termasuk Irjen Ahrie Sonta Nasution. Tiga nama lainnya adalah Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi. Penyidik menduga tindakan penyadapan dilakukan terhadap Presiden Prabowo Subianto serta sejumlah pihak lain dari kalangan pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, hingga pengusaha. Dugaan perbuatan tersebut disebut berlangsung dalam rentang waktu 2025 hingga 2026 dan masih menjadi bagian dari proses pembuktian hukum. ANTARA News+1
Berdasarkan keterangan penyidik, dugaan penyadapan dilakukan dengan memasukkan sejumlah nomor telepon ke dalam sistem Lawful Interception Management System atau LIMS tanpa melalui prosedur verifikasi yang semestinya. Penggunaan sistem tersebut diduga tidak didukung surat permohonan penyidik maupun dokumen perkara yang berkaitan dengan kepentingan penegakan hukum. Selain dugaan akses dan penyadapan ilegal, penyidik juga mendalami indikasi penghapusan hasil penyadapan pada Oktober 2026. Tindakan penghapusan tersebut diduga bertujuan menghilangkan jejak aktivitas yang sebelumnya dilakukan melalui sistem elektronik. Pemeriksaan terhadap saksi, ahli, serta barang bukti digital menjadi bagian penting dalam mengungkap peran masing-masing tersangka dan memastikan rangkaian peristiwa secara menyeluruh. merdeka.com+1
Dalam proses hukum yang berjalan, para tersangka dijerat dengan sejumlah ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ketentuan tersebut berkaitan dengan dugaan penyadapan tanpa hak, akses ilegal terhadap sistem elektronik, serta tindakan terhadap informasi atau dokumen elektronik. Penyidik juga telah melakukan penahanan terhadap tiga tersangka, yakni Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, dan Eko Hadi Santoso. Sementara itu, Slamet Uliandi dilaporkan belum menjalani penahanan karena kondisi kesehatannya. Kendati telah berstatus tersangka, seluruh pihak yang diperiksa tetap memiliki hak untuk memberikan pembelaan dan memperoleh proses hukum yang adil sesuai asas praduga tidak bersalah. ANTARA News+1
Sidang etik terhadap Ahrie Sonta merupakan proses yang berbeda dari penyidikan pidana yang sedang berlangsung di Bareskrim Polri. Pemeriksaan etik bertujuan menilai apakah tindakan seorang anggota kepolisian melanggar kewajiban profesi, disiplin, dan standar perilaku yang ditetapkan institusi. Sementara itu, proses pidana berfokus pada pembuktian unsur tindak pidana berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku. Hasil pemeriksaan etik dapat menjadi dasar penjatuhan sanksi internal apabila pelanggaran terbukti melalui mekanisme yang sah. Namun, keputusan etik tidak secara otomatis menggantikan proses peradilan pidana, sehingga kedua mekanisme tetap memiliki fungsi dan konsekuensi hukum masing-masing.
Pelaksanaan sidang etik Irjen Ahrie Sonta menjadi salah satu perkembangan penting dalam penanganan kasus dugaan penyadapan ilegal yang melibatkan sejumlah perwira tinggi Polri. Perkara tersebut mendapat perhatian luas karena menyangkut dugaan penyalahgunaan kewenangan serta keamanan komunikasi pejabat negara dan masyarakat. Transparansi pemeriksaan dinilai penting untuk memberikan kejelasan mengenai proses penegakan hukum sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Hingga sidang dimulai, belum terdapat pengumuman resmi mengenai putusan etik ataupun sanksi yang akan dijatuhkan kepada Ahrie Sonta. Perkembangan berikutnya akan bergantung pada hasil pemeriksaan majelis etik, kelanjutan penyidikan pidana, serta keputusan resmi yang disampaikan Polri sesuai ketentuan hukum yang berlaku.